Persetujuan Pengguna (User Agreement)

1. Kedudukan Hukum Platform

MauLoker (MauLoker.com) adalah platform digital penyedia informasi lowongan pekerjaan yang dikelola secara personal/komunitas. Platform ini bukan merupakan badan hukum usaha komersial (bukan PT, CV, firma, maupun agen penyalur tenaga kerja resmi/LPTKS), dan bukan merupakan perusahaan penyedia jasa pekerja/outsourcing.

Layanan ini disediakan secara mandiri sebagai media penghubung interaktif yang mempertemukan pencari kerja (kandidat) dan pemberi kerja (perekrut) di Indonesia.

2. Layanan 100% Bebas Biaya

Penggunaan fitur utama pada platform MauLoker bersifat sepenuhnya gratis:

• Kandidat dapat mendaftar, mengunggah data resume, menggunakan analisis skor ATS, dan melamar lowongan tanpa pungutan biaya.
• Pemberi Kerja dibebaskan dari biaya registrasi profil perusahaan, pemasangan lowongan kerja, dan peninjauan berkas lamaran masuk.
• MauLoker tidak mengambil persentase komisi atau potongan dari upah/gaji pengguna yang diterima bekerja.

3. Batasan Usia Pengguna

Layanan MauLoker ditujukan hanya untuk individu yang berusia minimal 18 tahun atau telah memenuhi kapasitas hukum penuh yang berlaku sesuai ketentuan hukum di Republik Indonesia untuk melakukan perikatan hukum secara mandiri.

4. Pembatasan Tanggung Jawab & Penafian

Pengelola tidak bertanggung jawab atas kerugian finansial, cidera janji, penipuan, atau pelanggaran hukum lainnya yang timbul akibat interaksi antar-pengguna, sepanjang tidak disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian langsung pihak pengelola.

5. Penangguhan & Penghapusan Akun

Pengelola MauLoker berhak melakukan moderasi secara wajar (best effort) dan berhak menangguhkan, membatasi, atau menghapus akun pengguna (Pencari Kerja maupun Perusahaan) secara sepihak jika ditemukan pelanggaran terhadap kesepakatan atau indikasi aktivitas ilegal, tanpa kewajiban memberikan ganti rugi dalam bentuk apapun.

6. Hukum yang Berlaku

Seluruh penggunaan platform MauLoker, hak, kewajiban, dan perselisihan yang timbul diatur sepenuhnya dan ditafsirkan berdasarkan hukum yang berlaku di Republik Indonesia.