Ketentuan Layanan Standar (Terms of Service)

1. Kewajiban & Syarat Pemberi Kerja

Perekrut yang memasang lowongan kerja di platform MauLoker wajib tunduk pada ketentuan berikut:

• Lowongan harus nyata, valid, dan memiliki deskripsi kerja serta kualifikasi yang jelas sesuai hukum ketenagakerjaan Republik Indonesia.
• Dilarang mempublikasikan lowongan kerja yang diskriminatif terhadap kriteria Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan (SARA), kecuali jika kriteria khusus tersebut diwajibkan secara objektif dan sah menurut peraturan hukum.
• Dilarang memasang iklan lowongan pekerjaan yang memungut biaya psikotes, biaya pelatihan, biaya seragam, biaya administrasi, penahanan berkas asli (ijazah/KTP), atau mewajibkan pembelian produk tertentu.

2. Larangan Konten & Aktivitas Ilegal

MauLoker melarang keras penayangan lowongan kerja atau pemanfaatan platform untuk:

• Aktivitas perjudian online, taruhan, prostitusi, pornografi, perdagangan manusia, atau jasa ilegal lainnya.
• Skema Ponzi, Multi-Level Marketing (MLM) tanpa legalitas OJK/Kemendag, money game, investasi ilegal, atau pinjaman online (pinjol) ilegal.
• Kerja paruh waktu berbasis penipuan tugas berbayar (job scam task), pemerasan, atau eksploitasi kerja di bawah umur.
• Pengumpulan data pribadi pelamar untuk kepentingan penipuan finansial atau diperjualbelikan kepada pihak ketiga.

3. Upaya Moderasi Wajar (Best Effort Moderation)

MauLoker berkomitmen melakukan moderasi konten secara berkala untuk meminimalisasi penayangan loker fiktif. Namun, pengguna memahami bahwa moderasi ini bersifat *best effort* (upaya wajar). MauLoker tidak dapat menjamin secara mutlak bahwa seluruh konten yang diunggah oleh pihak ketiga bebas sepenuhnya dari ketidakakuratan atau pelanggaran hukum. Pengguna disarankan untuk selalu berhati-hati dan melakukan verifikasi independen secara mandiri.

4. Penangguhan Akses

Apabila pengguna terbukti melanggar satu atau lebih poin Ketentuan Layanan ini, pengelola memiliki hak penuh untuk memblokir akun secara permanen, menghapus konten yang bersangkutan, dan apabila dinilai perlu, meneruskan bukti pelanggaran tersebut ke pihak berwajib demi keselamatan komunitas.